Breaking News
recent

Syarat Dan Kriteria Program Sertifikasi Guru PPG Tahun 2016 (Update)



Hobzz.comSyarat Dan Kriteria Program Sertifikasi Guru PPG Tahun 2016 (Update). Para guru perlu memahami syarat mengikuti seleksi program PPG pendidikan profesi guru demi mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang tidak dihapus. Guru yang dimaksud mencakup guru yang berada dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan juga para guru yang berada dalam lingkup Kementerian Agama.

Pada tahun 2016 ini, PPG atau Pendidikan Profesi Guru akan menggantikan PLPG sebagai rekrutmen dan proses kualifikasi bagi para guru yang akan dan berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru. Dalam alur mekanismenya, PPG memang akan sedikit berbeda dengan alur dari PLPG yang telah ada sebelumnya.

PPG pada saat ini lebih dikenal memiliki ragam kriteria dan kualifikasi yang agak mirip dengan sistem tempuh pendidikan di universitas, atau bisa dikatakan sebagai kompetensi akademik bagi mahasiswa.

PPG ini bukan semata hanya terpaku pada pendidikan profesi guru, akan tetapi lulusan kompetensi diluar pendidikan atau yang non-pendidikan juga dapat memperoleh sertifikasi asalkan telah lulus dan melampaui kuliah PPG.

Dengan demikian, para guru sebaiknya memperhatikan cara mendaftar Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2016, demi mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).


SERTIFIKASI TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2016

Mekanisme proses program PPG pada tahun 2016 ini memang menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para guru. Pasalnya, hal ini akan diberlakukan bagi semua guru tanpa terkecuali. Mau tidak mau para guru harus mengikuti proses tahapan pendidikan profesi guru jika ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi guru (TPG)

Kekhawatiran yang dirasakan di kalangan para guru memang bukan tanpa alasan. Bayangkan, para guru harus mengikuti kuliah atau pendidikan selama satu tahun dengan proses enam bulan pertama berada dalam kelas, dan enam bulan kedua atau semester kedua diharuskan melakukan praktik lapangan. Hal tersebut memang sudah menjadi bagian dari mekanisme proses tahapan pendidikan profesi guru 2016.





Meskipun begitu, kita perlu mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam hal ini terus berusaha untuk memperbaiki dan membenahi sistem dan proses sertifikasi guru. Hal tersebut dilakukan dengan penataan dari semua segi, dari regulasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan proses evaluasi.

Sertifikasi Guru tahun 2016 memang telah mengalami modifikasi atau mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah semakin ketatnya proses seleksi untuk mendapatkan sertifikasi bagi guru di tahun 2016 ini.  Selain itu, sistem dan mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi guru tahun 2016 juga berubah. Sementara itu, untuk persyaratan tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Peraturan baru sertifikasi guru tahun 2016 lainnya yakni 

bagi para guru yang telah menjadi guru mulai 1 januari 2016 tapi belum memiliki sertifikasi, diwajibkan membiayai sendiri program sertifikasi nya mulai tahun 2016

Meskipun demikian, Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo menyatakan menolak dengan tegas aturan tersebut, karena aturan itu hanyalah akan memberatkan dan menjadi beban bagi para guru.

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sangat jelas tertulis bahwa paling lambat 10 tahun sejak undang-undang disahkan (2015), para guru diharuskan sudah menamatkan jenjang S1 atau paling tidak D IV, dan telah memiliki sertifikasi. Artinya, sertifikasi adalah tanggung jawab pemerintah, termasuk pembiayaannya.

Pernyataan resmi dari Sulistiyo,

Saya ingin menagih janji Mendikbud, katanya akan menyayangi dan memuliakan guru. Mendikbud harus menghentikan gagasannya yang aneh dan melanggar UU Guru dan Dosen itu

Data dari PGRI menunjukkan bahwa masih ada sekitar 1,4 Juta atau 45% guru yang belum memiliki sertifikasi, dan hal itu jelas bukan merupakan kesalahan PGRI.

Bermacam-macam upaya perbaikan di sektor peraturan program sertifikasi pada umumnya telah terealisasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengenai jabatan fungsional guru serta angka kreditnya, yang menggantikan peraturan sebelumnya. 





Isi dari peraturan tersebut adalah memberikan demi mendukung peranan para guru dalam meningkatkan disiplin kerja dan etos kerja serta profesionalisme guru. Diharapkan hal tersebut nantinya akan mampu membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih bermutu, lebih meningkatkan kreativitas dan kinerja para guru demi kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.

Perbaikan pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2016 dapat kita lihat dari beberapa implementasi inovasi yang setidaknya dapat kita saksikan dalam empat hal:

  1. Sistem yang kini lebih merujuk pada sistem online, mengingat sistem online jelas lebih efisien dan menghemat biaya serta menghemat waktu.
  2. Uji kompetensi yang semakin ketat, sehingga diharapkan para guru juga akan memiliki kualitas lebih.
  3. Sistem ranking tidak hanya melihat satu sisi saja, namun melihat dari berbagai macam aspek, seperti masa kerja, usia, serta golongan.
  4. Sistem sertifikasi guru tahun 2016 lebih terjadwal dan tersusun dengan teratur.
Perbaikan pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2016 tersebut memang sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (badan PSDMP dan PMP).

Tahapan dari PPG sendiri terdiri atas dua jenis, yakni Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (bagi guru angkatan 2005-2015), dan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (bagi guru angkatan di atas tahun tersebut).

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan ini akan dilaksanakan oleh semua guru yang agkatannya mulai dari 2005 sampai 2016 dan seterusnya. Janji pemerintah untuk menuntaskan sertifikasi guru memang merupakan usaha demi meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa. 

Bagi guru yang telah lulus dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG), selanjutnya akan mengikuti pendidikan keguruan di LPTK, lembaga pendidikan tenaga kependidikan selama dua bulan.





Setelah itu, guru peserta sertifikasi akan dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing untuk melakukan praktek mengajar. Kisaran waktu praktek tersebut adalah sekitar dua bulan juga, seperti yang disampaikan oleh Kepala badan pengembangan SDM pendidikan, Syawal Gultom.

Setelah dinyatakan lulus di LPTK, maka guru akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Nah, sertifikat inilah yang menjadi syarat mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).


PERSYARATAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI GURU PPG TAHUN 2016

Di bawah ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi syarat peserta sertifikasi guru 2016, yang merujuk pada syarat sertifikasi guru 2015-2016:

1. Telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Untuk guru yang mengajukan NUPTK baru pada tahun 2013 melalui sistem PADAMU NEGERI akan menerima dokumen S11 sebagai tanda bukti kepemilikian NUPTK yang baru.

2.Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Kemenag 2015-2016 dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama.

3. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)ditetapkan tanggal 30 Desember 2005. Bagi guru yang menjadi guru setelah Undang-undang tersebut disahkan, besar kemungkinan akan mengikuti sertifikasi guru melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG).

4. SK kepegawaian guru bersangkutan seperti yang tercantum pada poin 3 diatas haruslah SK CPNS/PNS atau SK Honor yang ditanda tangani oleh kepada daerah atau a.n kepala daerah dalam hal ini Gubernur/Walikota/Bupati atau SK Gutu Tetap Yayasan (GTY) yang ditanda tangani oleh ketua yayasan. Adapun SK pengangkatan sebagai pegawai yang ditanda tangani kepala sekolah/komite tidak dihitung.

5. Pendidikan terakhir harus sudah S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

6. Bagi guru yang tidak memenuhi poin 5 diatas, tetapi sudah berusia diatas 50 th dengan masa kerja diatas 20 th atau guru yang memiliki golongan IV/a.

7. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

8. Belum memasuki usia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2014 yang akan datang.

9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.


TAHAPAN SELEKSI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2016

Tahapan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sudah dinyatakan selesai dan kini digantikan oleh PPG atau pendidikan profesi guru. Bagi guru yang ingin memiliki sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 diharuskan mengikuti program pendidikan profesi guru. Waktu pendidikan profesi guru ini memang relatif lebih lama, akan tetapu hal itu demi membangun kualitas pengajar yang lebih baik di masa depan.





Bagi guru PNS, penghitungan awal masa bekerja mengacu pada SK NIP. Sementara itu, bagi guru yang non-PNS, menggunakan acuan SK pengangkatan guru tetap oleh yayasan.

Total beban pendidikan sertifikasi guru adalah yaitu sebesar 36 SKS. Namun begitu, beban pendidikan atau SKS ini juga berbeda antara guru, hal tersebut tergantung pada jam mengajar guru.

Guru yang jam mengajarnya tinggi, dinilai sudah mengantongi 10 SKS. Dengan demikian guru yang bersangkutan tinggal memiliki kewajiban untuk mengikuti sisa SKS yakni 26 SKS lagi.

Bagi guru yang dinyatakan lulus pendidikan profesi guru, akan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.

Sekian Informasi yang dapat kami sampaikan, monggo artikel ini dishare bagi rekan-rekan guru lainnya sekiranya artikel ini bermanfaat bagi anda, terima kasih.

-Hobzz.com-


arman rozika

arman rozika

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.