Breaking News
recent

Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia

Redaksi Digital (25/6/2016). Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan atau pelaksanaan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah.

APBD merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pembangunan daerah yang difungsikan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi daer ah dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan daerah.

Praktek penyalahgunaan anggaran dapat terjadi pada level birokrasi dan sistem pemerintahan manapun, bahkan telah terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang. Terjadinya penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kebocoran anggaran terjadi di hampir semua instansi pemerintah dengan modus yang mirip.

Beberapa diantaranya berupa laporan penggunaan maskapai penerbangan fiktif, jumlah perjalanan dinas yang tidak sesuai, laporan perjalanan dinas palsu, melampirkan tiket “asli tapi palsu”, atau menyetorkan kuitansi pembelian fiktif atau sudah di-markup.

Selain itu korupsi juga sering terjadi ketika aparat menerima uang untuk mempercepat pelayanan atau memungut uang terhadap pelayanan yang seharusnya gratis dan tidak memerlukan biaya. Fenomena tersebut sering terjadi pada berbagai layanan pemerintahan di Indonesia.

Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat lainnya yang menggunakan layanan pemerintahan. Di satu sisi mempercepat dan mendahulukan pelayanan tapi di sisi lain tentunya merugikan pengguna layanan yang sudah mengantri lebih dulu.

Korupsi sistemik dalam sektor publik dapat didefenisikan sebagai penggunaan sistematis  jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan penurunan kualitas serta ketersediaan barang dan pelayanan kepada masyarakat.

Korupsi merupakan masalah seharusnya menjadi perhatian semua orang. Korupsi dapat terjadi pada setiap elemen bernegara dan bermasyarakat di seluruh belahan bumi, tanpa memandang apakah itu negara demokratis maupun negara otoriter.

Setiap bangsa mengakui bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tatanan negara.

Analisa Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan Indonesia Korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalahgunaan pejabat publik atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Menurut (Shah & Shacter 2004), kategori korupsi meliputi tiga jenis:

Pertama,grand corruption, yaitu sejumlah besar sumber daya publik dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik.

Kedua,state or regulatory capture yaitu lembaga publik dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi.

Ketiga, bureaucratic or petty corruption, yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.

Bureaucratic or petty corruption merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa dan sering terjadi pada titik pelayanan publik seperti layanan imigrasi, polisi, rumah sakit pajak, perizinan, ataupun sekolah.

Sedangkan grand corruption dan regulatory capture biasanya dilakukan para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan- perusahaan nasional maupun internasional dengan cara merancang kebijakan atau perundang undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri.

Menurut Cooper drury, et al (2006), negara yang menganut sistem demokrasi dapat mengurangi level korupsi dan juga mengubah komposisi korupsi dengan asumsi; pertama, politisi dihadapkan pada pertimbangan benefit dan cost dalam melakukan korupsi.

Kedua, biaya korupsi bervariasi tergantung pada jenis korupsi dan system politik. Biaya bagi politisi terutama dipengaruhi oleh bagaimana korupsi teresebut melukai aktor–aktor sosial dan seberapa kuat aktor tersebut merespon kerusakan yang diakibatkan oleh tindak korupsi tersebut melalui sitem politik.

Tetapi Indonesia yang menganut sistem demokrasi ternyata tingkat korupsinya tetap tinggi Tindakan korupsi masuk dalam kategori isu nasional yang menjadi masalah besar untuk negara Indonesia bahkan sebagian Negara di dunia.

Betapa banyak kerugian yang diderita akibat korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Pada akhir 2013, Transparancy Internasional (2013 mempublikasikan Corruption Perceptions Index (CPI 2013) bahwa Somalia, Korea Utara dan Afghanistan meduduki peringkat skor terendah dari 177 negara, yang menandakan bahwa negara-negara tersebut merupakan Negara dengan tingkat korupsi tertinggi.

Indonesia berada pada peringkat 114, sementara peringkat skor Negara terbersih terdiri atas Negara Denmark dan Selandia Baru. Dalam laporannya tersebut juga menyajikan bahwa tidak ada Negara bersih secara sempurna, dan hampir sekitar 70% negara memiliki masalah korupsi yang serius.

Sementara pada Tahun 2014, secara global terdapat lima (5) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Swiss (86).

Sedangkan lima (5) negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12), dan Sudan Selatan (15). Kemudian Skor yang turun tajam dalam CPI 2014 ini dialami oleh China (dengan skor 36), Turki (45) dan Angola (19).

Dimana ketiga negara ini mengalami skor turun yang sangat tajam, sekitar 4-5 poin (dalam skala 100). Meskipun diketahui bahwa China dan Turki mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 4% dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Pada tahun 2014 ini, skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya.

Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi.

Selama ini implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bagi Indonesia tahun 2014 ini adalah tahun politik dimana gelaran pesta demokrasi terbesar digelar. Pemilu 2014 merupakan momentum bagi para politisi dan warga untuk berdemokrasi.

Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013, menghasilkan 71% responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.

Informasi lain, seperti Global Corruption Barrometer 2013, yang dikeluarkan oleh Transparency International mengafirmasi dengan menyebutkan bahwa Parpol dan Parlemen, sebagai salah satu institusi demokrasi sebagai lembaga yang sarat dengan korupsi, menurut persepsi masyarakat. Artinya problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.

Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga negara di Indonesia.

Alternatif Upaya Pemerintah Dalam Menekan Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan Indonesia Walapun terasa sulit untuk membasmi secara revolusioner budaya korupsi yang terjadi pada setiap elemen pemeirntahan, namun kesadaran pemerintah dan masyarakat diharapkan bersama-sama mengikis korupsi terhadap anggaran dan pelayanan pemerintahan.

Kebijakan pemberian tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja pegawai yang meningkatkan jumlah pendapatan mereka dari yang sebelumnya belum dapat menurunkan tingkat korupsi seperti yang diharapkan

Salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya moral serta kesadaran aparat dan masyarakat mengenai korupsi itu sendiri.

Masyarakat mengira bahwa korupsi adalah suatu hal yang biasa saja. Misalnya saja dalam penyediaan alat tulis kantor, pegawai terbiasa mengambil uang yang tersisa dari dana yang disediakan.

Padahal sesungguhnya dana tersebut untuk pembelian alat tulis yang kualitasnya lebih baik. Akibat adanya kebiasaan korupsi ini, pemberantasan prilaku korupsi di Indonesia menjadi sulit dilakukan. Memperkecil ruang gerak kebiasan dan perilaku korupsi merupakan alternatif lainnya yang patut ditempuh oleh pemerintah.

Ruang gerak tersebut dipersempit dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, sehingga kesempatan untuk berperilaku korupsi bisa terkikis. Beberapa alternatif upaya yang dapat memperkecil ruang gerak korupsi tersebut adalah pendidikan anti korupsi, standar operasional prosedur pelayanan, e-service dan meningkatkan partisipasi masyarakat

Perlunya pendidikan antikorupsi

Setiap Negara di dunia pun berusaha untuk memberantas korupsi walaupun melalui cara dan pendekatan yang berbeda-beda seperti melalui jalur hukum, pendidikan, budaya dan lainnya. Indonesia pun telah gencar-gencarnya melakukan berbagai cara dan pendekatan untuk menekan tindak perilaku korupsi.

Pemberantasan korupsi semestinya dilakukan dengan mengubah perilaku masyarakat sejak dini dan menanamkan paradigma bahwa korupsi ini adalah suatu hal yang salah. Dalam dunia pendidikan misalnya, Pemerintah Indonesia memasukkan materi Pendidikan Anti korupsi sebagai mata kuliah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Program ini perlu diikuti oleh lembaga pemerintah lainnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Aparat pemerintah perlu tahu prilaku mana yang sudah masuk tindakan korupsi. Lembaga yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan aparatur di seluruh Indonesia hendaknya memasukkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan diklat, baik itu diklat jabatan maupun diklat fungsional.

Materi ini untuk diharapkan mampu mendidik aparat untuk mengetahui batas-batas mana yang termasuk korupsi dan mana yang tidak, serta membentuk prilaku aparat untuk mengikis korupsi di bidang pemerintahan.

Kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mendidik aparat dan masyarakat mengenai apa itu korupsi. Hal ini karena, kadang masyarakat tidak sadar dan tidak mengerti bahwa telah memberikan peluang terjadinya korupsi.

Contohnya, misalkan pemberian “uang terima kasih” kepada aparat desa dalam pengurusan surat keterangan domisili, atau aparat kepolisian di polsek dalam pembuatan surat keterangan kehilangan. Walaupun kadang pemahaman beberapa masyarakat tersebut, bahwa pemberian itu sebenarnya dengan niat yang ikhlas karena rasa terima kasih.

Namun di sisi lain pemberian tersebut dapat mendidik mental masyarakat lainnya untuk berbuat sama, dan pada pihak aparat menjadi terdidik untuk terus menerima gratifikasi. Contoh lainnya misal
kan dengan “pilih kasih” terhadap pengguna layanan kesehatan.

Dikarenakan ada pasien pengguna layanan yang merupakan kerabat dari seorang perawat sehingga pelayanannya dipercepat mendahului pasien lainnya. hal tersebut tentunya memperlambat pelayanan pasien yang sudah seharusnya dilakukan.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemerintahan

Salah satu hal yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemerintah dalam setiap kegiatan pelayanan masyarakat ialah adanya Standar Operasional Prosedur. SOP diperlukan sebagai pedoman bagi aparat pemerintah untuk melakukan kegiatan pelayanan.

SOP ini menggambarkan adanya transparansi dalam pelayanan pemerintahan. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan masyarakat merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya. SOP ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tatacara pelaksanaan pelayanan, dengan adanya SOP ini masyarakat menjadi tahu harus mengurus kemana, syarat-syaratnya apa, dan berapa biaya yang mereka harus keluarkan.

E-service 

Pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki integritas merupakan salah satu tujuan kegiatan pemerintahan. Tujuan ini harus terhindarkan dari kegiatan penyelewengan dalam pelayanan dan penyediaan public goods.

E-service merupakan salah satu cara untuk membatasi ruang gerak korupsi. Melalui e-service, peluang aparat pelaksana pelayanan semakin kecil untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat dapat menikmati layanan dengan tenang tanpa harus antri atau menunggu tanda tangan lurah atau camat atau pejabat berwenangan lainnya.

Bila ada biaya atas pelayanan tersebut pun, masyarakat bisa langsung ke loket yang disediakan atau langsung melalui bank. Biayanya pun langsung masuk ke kas/bank tanpa melalui calo atau aparat pelayanan.

Mungkin banyak yang pesimis hal ini bisa dilakukan di luar wilayah perkotaan, tetapi kita harus optimis bahwa pelayanan melalui komputer atau melalui jalur internet sudah bisa dilakukan di ibukota kabupaten maupun kecamatan.

Warung internet ataupun handphone yang menggunakan internet sudah banyak digunakan masyarakat hingga di desa-desa. Pelayanan yang terkomputerisasi ataupun yang melalui elektronik akan memudahkan sistem pelaporan dan evaluasi pekerjaan pelayanan.

E-service menyajikan data pelayanan yang akurat dan menghindarkan ruang gerak prilaku korupsi. Data yang terkomputerisasi tersaji secara  jelas, berapa orang yang melakukan pengurusan surat kartu keluarga, berapa orang yang membuat surat keterangan domisili sementara, apakah ada atau tidak alamat yang sama atau dipalsukan, berapa biaya ijin mendirikan bangunan yang masuk dan berbagai data lainnya d.

Adanya Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat sipil mendapatkan keabsahannya dari kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kepentingan publik di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan pemberantasan korupsi.

Masyarakat sipil dengan keahlian dan jaringan kerja yang dimiliki dapat menghadapi persoalan bersama, termasuk korupsi. Sebagian besar korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah dan sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kelompok sosial yang harus menanggung kerugian.

Karenanya masyarakat sipil seharusnya menjadi bagian dari pemecahan masalah korupsi. Untuk itulah pemerintah harus memberikan akses layanan pengaduan hingga ke tingkat kecamatan terhadap penyelewengan dan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh aparatnya.

Dengan adanya layanan pengaduan tersebut masyarakat merasa terlindungi dari perilaku korupsi aparat, selain itu masyarakat akan merasa memiliki dan mempunyai akses terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan


arman rozika

arman rozika

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.