Breaking News
recent

Implementasi Transformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Redaksi Digital (26/6/2016).  Pada awal tahun 2014, Indonesia secara resmi memulai implementasi program barunya yaitu rekonstruksi Sistem Kesehatan Nasional ( SKN).

Rekontruksi ini berupa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan memberikan pemeliharaan kesehatan secara terjamin bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan adil dan merata.

Program ini telah dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan ditargetkan akan selesai menyelenggarakan program tersebut secara menyeluruh pada tahun 2019 mendatang.

JKN akan mengintegrasi Jaminan Kesehatan Daerah ( JAMKESDA) dan dikelola secara terpusat serta terpadu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) guna mengejar ketertingggalan pembangunan di sektor kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum dari BPJS Kesehatan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentng Bpjs. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS askes (Asuransi Kesehatan) yang sebelumnya dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Penyelenggaraan JKN di Indonesia sebelumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui BPJS maka BUMN berubah menjadi Badan Publik yang berarti mengelola Sistem Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 pun telah mengatur tentang BPJS Askes ( Asuransi Kesehatan ) yang sebelumnya dikelola oleh PT Askes Indonesia ( Persero ) berubah menjadi BPJS. Sejak usainya perang dunia II, Program penjaminan Sosial Kesehatan telah diterapkan banyak negara – negara di dunia bagi penduduknya. Jaminan Sosial ini dikenal dengan istilah Universal Health Coverage
( UHC ).

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berbagai Negara hampir di seluruh pelosok dunia beserta lembaga lembaga internasional, mulai bergerak dalam pemberian bantuan dan asistensi pembangunan, giat melakukan dan mempromosikan perubahan paradigma berdasarkan konsepsi kepemerintahan yang baik.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelaksanaan JKN ini selain membawa amanat mulia, ia juga dipastikan akan menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Maka diperlukan upaya solutif yang teratur guna memberikan penyuluhan mengenai Sistem JKN ini kepada seluruh pihak masyarakat guna meredam polemik sementara yang timbul.

Peran BPJS sebagai upaya Pemerintah membentuk kepemerintahan yang teratur (Good Governance) dalam upaya menegakkan asas keadilan sosial yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat ( Pancasila, sila ke 2 ) sehingga dengan pemahan masyarakan mengenai asas Gotong royong program BPJS tersebut dapat melahirkan dukungan masyarakat terhadap langkah Pemerintah dan kebijakannya
arman rozika

arman rozika

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.